REKONSTRUKSI KONSEP PEMELIHARAAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: ANTARA TEKS-TEKS FIQH KLASIK DAN REALITAS EKONOMI MODERN

Abstract

Konsep pemeliharaan keluarga (al-nafaqah) merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan, perlindungan anggota keluarga, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam konstruksi fiqh klasik, kewajiban pemeliharaan pada umumnya diletakkan terutama pada suami sebagai kepala keluarga. Ketentuan tersebut dibangun berdasarkan struktur sosial-ekonomi masyarakat pada masa pembentukan fiqh yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak menjalankan fungsi domestik. Persoalan muncul ketika konstruksi tersebut berhadapan dengan realitas ekonomi modern yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, model keluarga berpendapatan ganda, perubahan pola pekerjaan, inflasi, kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang semakin kompleks, serta munculnya ekonomi digital. Artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep pemeliharaan dalam hukum keluarga Islam dengan mempertemukan teks-teks fiqh klasik, prinsip Al-Qur'an dan hadis, maqāṣid al-syarī‘ah, serta perubahan sosial-ekonomi kontemporer. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis, konseptual, dan sosio-historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak cukup dipahami semata-mata sebagai pemberian materi dari suami kepada istri dan anak, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan, keberlanjutan kehidupan, dan pencapaian kemaslahatan keluarga. Rekonstruksi konsep pemeliharaan dapat dilakukan dengan mempertahankan prinsip tanggung jawab, keadilan, kecukupan, dan perlindungan anggota keluarga, sekaligus membuka ruang bagi pembagian tanggung jawab ekonomi secara proporsional sesuai kemampuan, kesepakatan, dan kondisi objektif keluarga. Dengan demikian, perubahan bentuk ekonomi keluarga tidak harus dipandang sebagai pengingkaran terhadap prinsip fiqh, melainkan sebagai konteks baru bagi aktualisasi tujuan hukum Islam.