PERMASALAHAN PENATAAN RUANG KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

Problems on Forest and Land Use System for Revision of Provincial Land Use System

Abstract

Pelanggaran hukum terhadap kebijakan tata ruang kawasan hutan provinsi masih terus terjadi. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan kabupaten/kota (RTRWK) sangat terkait dengan penataan dan keberadaan kawasan hutan.  Kondisi ini menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai instrumen hukum pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan tidak berfungsi secara optimal. Penataan ruang yang hanya mengutamakan kepentingan ekonomi memberikan dampak lingkungan serius. Tulisan ini bertujuan: 1) Mengkaji kebijakan penataan ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah, 2)Mengidentifikasi permasalahan penataan ruang kawasan hutan, 3) Menyusun strategi penyelesaian permasalahan penataan ruang. Dengan telah diterbitkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang diberlakukan. Dalam rangka revisi Perda RTRWP, penataan kawasan hutan dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang sehingga menjadi tempat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. RTRWP masih dalam proses. Beberapa pemerintah daerah provinsi masih belum menyelesaikan usulan revisi mereka. Tujuan dari kajian ini yaitu untuk mendeskripsikan fungsi RTRWP, malfungsi RTRWP dan solusinya. Oleh karena itu, penting dan perlu dilakukan pengkajian permasalahan RTRWP untuk membantu penyelesaiannya.

Kata kunci: Permasalahan tata Ruang, rivisi, dan RTRWP